Kupang,mwartapedia.com - Pengamat Politik Universitas Muhammadyah Kupang (UMK), Ahmad Atang, menyebut koalisi antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan PSI pada perhelatan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masih terbuka.
"Konfigurasi politik yang dibangun di tingkat lokal selalu bermuara pada dua hal, yakni desain format koalisi pusat yang diadopsi ke daerah atau membentuk konfigurasi baru dengan memperhatikan kepentingan politik lokal. Dua hal ini selalu menjadi mindset politik kepartaian,"ungkap Ahmad Atang kepada media ini pada Minggu (12/0/2024).
Ahmad Atang menjelaskan, melihat realitas ini, maka relasi kepartaian antara Golkar dan PSI mempunyai ikatan politik yang sama, karena sebagai pengusung utama Prabowo-Gibran. Hal ini berbeda relasi politik antara PDIP dengan PSI yang cenderung menciptakan rivalitas politik, baik pra dan pasca Pilpres.
"Dengan demikian, ada persoalan psikologis politis. Namun demikian, jika dilihat dari tuntutan kepentingan politik lokal, aspek relasi di pusat dapat diabaikan. Oleh karena itu, koalisi antara golkar-PSI dan PDIP-PSI masih terbuka,"ucapnya.
Ahmad Atang berpendapat, sungguh pun begitu, politik lokal selalu bersandar pada basis sosiologis. Ansy Lema dan Melki Laka Lena datang dari basis politik dan basis sosiologis yang sama.
"Keduanya maju sebagai anggota DPR dari dapil Timor dan Sumba dan secara sosiologis kedua sama-sama dari Ende-Flores,"jelasnya.
Menurutnya, jika hal ini ditarik dalam politik pilkada, maka kedua mempunyai dua basis sekaligus.
"Hal ini sama dengan Jane Natalia Suryanto yang juga memiliki basis politik yang sama dengan Ansy Lema dan Melki Laka Lena,"kata Ahmad Atang.
Ahmad Atang menilai, jika posisi ini didesain menjadi pasangan calon tentu, antara Melki atau Ansy berpasangan dengan Jane Natalia Suryanto maka mereka akan merebut ikan di kolam yang sama dan ini butuh kerja keras untuk mendapatkan profit elektoral.
"Karena yang beroperasi pada politik lokal bukan politik transaksional akan tetapi akomodatif yang berbasis sosiologis,"pungkasnya. (MI)
